LSP Broker Properti Indonesia
Shares

Regulasi

Peraturan - peraturan yang terkait dengan pengaturan bisnis broker properti (perantara perdagangan properti) dan sertifikasi kompetensi untuk broker properti yang menjadi dasar hukum dari Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti : 

Logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Logo Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
logo BNSP

Premium Content Locked!

Masukkan email Anda untuk membuka bagian ini (Premium Content) !

Nama Peraturan-Peraturan & Dasar Hukum

  1. Permendag no 51/M-DAG/PER/7/2017
    tanggal 31 Juli 2017
    Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
  2. Permendag no 105/M-DAG/PER/12/2015
    tanggal 8 Desember 2015
    Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Real Estat golongan pokok Real Estat bidang Perantara Perdagangan Properti
  3. Permendag no 106/M-DAG/PER/12/2015
    tanggal 8 Desember 2015
    Penerapan Kerangka Kerja kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantara Perdagangan Properti
  4. Permendag no 107/M-DAG/PER/12/2015
    tanggal 8 Desember 2015
    Perubahan atas Peraturan Meteri Perdagangan No 33/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
  5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 343 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015
    Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantaraan Perdagangan Properti
  6. Surat Dirjen Perdagangan dalam Negeri ke Menteri Tenaga Kerja Nomor 94/PDN/SD/4/2015 tanggal 16 April 2015 Surat Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Nasional Indonesia
  7. Peraturan Menteri Perdagangan No 33/M-DAG/8/2008
    tanggal 21 Agustus 2008
    Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
  8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
    Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2006
    Sistem Pelatihan Kerja Nasional
  11. Undang-Undang no. 8 tahun 1999
    Perlindungan Konsumen
  12. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
    Ketenagakerjaan
  13. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014
    Perdagangan

Peraturan-Peraturan BNSP

  1. Pedoman BNSP 2014 Ketentuan Umum Lisensi Bnsp Kepada Lsp [PBNSP 208]
  2. Pedoman BNSP 2014 Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi [PBNSP 202]
  3. Pedoman BNSP 2014 Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi [PBNSP 210]
  4. Pedoman BNSP 2014 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi [PBNSP 201]
  5. Pedoman BNSP 2014 Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi [PBNSP 206]
  6. Pedoman BNSP 211 - 2013 Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan LSP Kepada BNSP
  7. Pedoman BNSP 214 - 2013 Verifikasi TUK oleh TUK
  8. Pedoman BNSP 218 - 2013 Persyaratan Asesor Lisensi, Lead Asesor, Fasilitator Sistem
  9. Pedoman BNSP 301 - 2011 Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Profesi
  10. Pedoman BNSP 301 - 2013 Pelaksanaan Asesmen Kompetensi
  11. Pedoman BNSP 302 - 2013 Penerbitan Sertifikat Kompetensi
  12. Pedoman BNSP 303 - 2011 Persyaratan Asesor, Master Asesor, Lead Asesor
  13. Pedoman BNSP 303 - 2013 Persyaratan Asesor, Master Asesor, Lead Asesor
  14. Pedoman BNSP 305 - 2013 Pelaksanaan Uji Kompetensi

Kode Etik Profesi - Kode Etik AREBI

  1. Kode Etik Asosiasi Real Estate Indonesia
Logo AREBI
    Ultimate List-Building Plugin for WordPress