All posts by Admin

Rakernas AREBI 2016 & The Biggest Real Estate Summit in 2016

AREBI Dorong Broker Properti Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan SIU-P4

Pada tanggal 22 - 23 November 2016 Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) baru saja mengelar acara Rakernas dan "The Biggest Real Estate Summit in 2016" di The Ballroom Emporium Pluit Mal lantai 9, jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara.

Rakernas dibuka oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Oke Nurwan yang juga dihadiri Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Eko D. Heripoerwanto dan Direktur Bina Usaha Kementerian Perdagangan RI Fetnayati.

Rakernas AREBI 2016 & The Biggest Real Estate Summit in 2016

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Hartono Sarwono, mengajak broker properti bekerja secara profesional. Arebi juga terus mendorong anggotanya agar memiliki sertifikat/lisensi dan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4).

“Jika broker properti bekerja profesional maka masyarakat pengguna jasa broker properti akan puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga industri broker properti pun akan terus berkembang secara sehat,” ujar Hartono Sarwono.

Hartono Sarwono openning Speech

Tema Rakernas, di Jakarta, Selasa (22/11), AREBI mengusung tema "Mewujudkan Profesionalisme Anggota Melalui Sertifikasi Broker Properti". Sedangkan dalam ajang The Biggest Real Estate Summit 2016, dengan tema yang dibahas adalah "Property Marketing Tech".

Selain wajib memiliki SIU-P4, kini broker properti juga wajib bersertifikat / berlisensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia (LSP BPI). Hal itu tertuang dalam aturan PERMENDAG No.105/M-DAG/PER/12/2015 tentang pemberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti, PERMENDAG No.106/M-DAG/PER/12/2015 tentang penerapan Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia bidang perantara perdagangan properti, aturan lainnya adalah PERMENDAG No.107/M-DAG/PER/12/2015 tentang perubahan atas PERMENDAG No.33/M-DAG/PER/9/2008 tentang perusahaan perantara perdagangan properti.

Pada rakernas itu, Manager Mutu LSP BPI, Tony Herlambang, mengatakan sejak beroperasi pada awal 2016 sampai November pihaknya telah mengeluarkan 381 sertifikat atau lisensi kepada Broker Properti (BP) dan diharapkan sampai akhir tahun bisa dikeluarkan 500 sertifikat.

Saat ini LSP BPI baru mengeluarkan sertifikat bagi Broker Properti (BP). Adapun untuk Manajemen Broker Properti (MBP) dan Manajemen Properti dan Investasi (MPI) baru akan dikeluarkan tahun 2017 mendatang. Karena untuk mengambil sertifikasi MBP dan MPI, prasyaratnya adalah harus punya sertifikat BP terlebih dahulu.

Sementara itu, untuk SIU-P4, perusahaan broker properti anggota AREBI yang saat ini berjumlah 800 kantor, yang sudah memiliki SIU-P4 baru sekitar 20 persen. Hal itu lantaran pembuatan SIU-P4 pernah mengalami kendala.

"Tapi sekarang sudah tidak ada kendala lagi. Tahun depan semua perusahaan broker properti, terutama Arebi sudah puny SIU-P4 sehingga menjadi perusahaan yang legal," ujar Tony.

Tony menargetkan sampai 2017 nanti LSP BPI bisa menerbitkan 1.500 sertifikat untuk skema Broker Properti (BP)

Sementara itu, menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan, ke depan pemerintah akan semakin mempermudah perusahaan broker properti untuk memiliki SIU-P4.

"Tahun depan kami menargetkan pengurusan SIU-P4 bisa dilakukan secara online. Jika semua syarat dipenuhi, SIU-P4 akan segera dikeluarkan," kata Oke.

Berita lain yang meliput acara Rakernas AREBI dan The Biggest Real Estate Summit in 2016 :

Majalah Properti Indonesia
http://mpi-update.com/arebi-terus-dorong-broker-properti-miliki-sertifikat-dan-siu-p4/

VIVA News
http://m.news.viva.co.id/news/read/851116-hadapi-mea-agen-properti-wajib-punya-sertifikat-ini

Kompas
http://properti.kompas.com/read/2016/11/23/131519721/broker.properti.harus.punya.sertifikat.dan.siu-p4

Rakernas AREBI 2016 & The Biggest Real Estate Summit in 2016

Berita Satu
http://m.beritasatu.com/properti/400794-arebi-dorong-broker-miliki-sertifikat.html

Investor Daily
http://investor.id/forum-bisnis/400794-arebi-dorong-broker-miliki-sertifikat.html

Sertifikasi Profesi Broker, Bukan Sekadar Kompetensi, Tapi Juga Masa Depan Industri Properti

Sertifikasi kompetensi profesi broker properti mutlak dibutuhkan. Bukan hanya sekadar untuk pengakuan, tapi lebih kepada menjadikan masa depan industri properti di Indonesia yang lebih baik.

Keterangan gambar: Pak Gunaryo Ketua Dewan Pengarah (eks Sekjen departemen perdagangan, sekarang Staff Ahli Menteri), Bu Fetnayati Sekretaris Dewan Pengarah, (Direktur Bina Usaha Kementerian Perdagangan), Pak Cahyo Hartono (Kepala Seksi Bina Usaha Kementerian Perdagangan). Pak Hendry Tamzel anggota Dewan Pengarah (Dewan Kode Etik AREBI). Pak Darmadi Darmawangsa dewan Pendiri (Ketua Kehormatan AREBI), FX Hartono Sarwono, Dewan Pengarah, Dewan pendiri (Ketua umum AREBI). Dari LSP BPI Bu Yamanah A.C., Executive Director, Pak Nana Sumarna, Direktur, para Manajer yaitu pak Tony Herlambang, pak Paulus Kusumo, pak Petit Warih, pak Mark Hazel, pak Marchelino Palit. Hadir mewakili DPP AREBI pak Nurul Yaqin dan pak Omar Faizal sebagai (Ketua Bidang DPP AREBI). Turut hadir Devy, Ade dari sekretariat DPP AREBI dan sekretariat LSP BPI.

Saat ini mulai banyak terjadi broker properti dari luar Indonesia beroperasi di Indonesia tanpa bekerjasama dengan broker dalam negeri. Kasus teranyar, di Bali ada broker properti dari luar negeri yang masuk dengan visa turis. Di sana mereka bukannya berlibur, tapi justru menjajakan berbagai proyek properti dari luar Indonesia kepada investor asing dan lokal. Para agen properti dari luar ini beroperasi secara perorangan dan berkelompok.

Kasus lain, tengok saja berbagai pameran properti luar negeri di pusat belanja atau hotel saat ini. Pengembang dari luar negeri kini juga mulai rajin menjajakan proyek mereka di Indonesia. Tentu saja ini sah-sah saja dilakukan. Namun, yang meresahkan adalah, pengembang ini menawarkan properti mereka tanpa berkoordinasi dengan agen properti lokal. Mereka langsung membawa tenaga marketing yang merupakan agen properti dari negeri mereka sendiri.

Peristiwa ini sudah menjadi kejadian biasa sekarang. Banyak kemungkinan yang akan terjadi jika hal ini tidak disikapi. Bukan saja oleh pemerintah, tapi juga oleh stake holder properti di tanah air. Mulai dari hilangnya potensi pemasukan pajak dari komisi broker, sampai pada kemungkinan terburuk terjadinya wanprestasi yang dilakukan pengembang atau broker properti dari luar ini.

“Kita tahu pasar properti kita begitu besarnya dan wilayah Indonesia begitu luasnya. Untuk menjaga tidak terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, pemerintah harus menjaga industri properti, khususnya broker properti. Salah satunya dengan sertifikasi profesi,” kata Tony Herlambang, Manager Manajemen Mutu LSP Broker Properti Indonesia (LSP BPI).

Mulainya dibukanya keran MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean) serta menghadapi pasar global, arus kedatangan broker properti asing tidak bisa lagi dihindari. Kita tidak bisa menghalangi masuknya pekerja asing ke Indonesia. Yang mesti kita lakukan adalah meminimalkan resiko yang mungkin terjadi akibat persaingan dan beroperasinya mereka. Khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan pemasukan pemerintah, khususnya pajak. Dalam situasi pasar bebas seperti sekarang ini, negara sulit untuk menerapkan hambatan perdagangan, kecuali dengan instrumen tarif dan non-tariff, meskipun kedua instrumen itupun harus telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian, oleh karena itu instrumen satu-satunya yang paling handal yaitu menerapkan Perlindungan Konsumen.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, sebagai lembaga yang mewadahi profesi broker properti di Indonesia, perlu tegas menyikapinya dengan kebijakan dan peraturan yang bersifat teknis. Peraturan itu tentu saja bukan untuk memberatkan para broker properti ini dalam bekerja, namun justru menjaga posisi mereka agar mereka aman dalam mempertahankan pangsa pasar sendiri dan memperkuat posisinya sebagai profesional.

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga ahli dalam kegiatan perdagangan properti dan menjamin perlindungan konsumen, perusahaan perantara perdagangan properti perlu didukung oleh tenaga ahli yang memiliki keterampilan khusus berbasis kompetensi, “ sambung Yamanah A.C,SH,MH, Direktur Eksekutif LSP Broker Properti Indonesia.

Lebih jauh Dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 107/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti itu sudah sangat jelas, bahwa Kompetensi tenaga ahli tersebut dapat ditunjukkan melalui kepemilikan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terakreditasi di Indonesia.

Seorang broker properti yang bersertifikat, sebenarnya yang dilindungi tidak saja brokernya itu sendiri tapi juga klien yang memiliki properti sekaligus konsumen. Ambil saja contoh kecil, Mungkin selama ini para broker pernah mengalami diminta fee yang dibawah standar. Semua itu dilakukan oleh klien karena broker tidak memiliki pegangan profesi yang kuat. Dengan adanya Sertifikasi Broker Properti, kondisinya beda.

“Peran broker properti akan lebih kuat dalam posisi tawar dengan klien. Sebab, broker pemegang lisensi yang ada di sertifikat itu bukan Logo AREBI atau LSP BPI tapi logo Burung Garuda. Artinya profesi broker tersebut telah diakui oleh negara dan sudah disejajarkan dengan profesi lain yang ada di Indonesia seperti dokter, insinyur, dan lain sebagainya,” lanjut Yamanah menjelaskan.

Itu sebabnya, hingga kini AREBI sendiri sebagai institusi yang menaungi para broker properti masih terus berusaha untuk mensosialisasikan sertifikasi profesi broker ini. Meskipun masih saja ada broker properti yang beranggapan, tanpa sertifikat mereka tetap masih bisa bekerja. Benarkah begitu?

Coba simak ilustrasi berikut. Apa bedanya dokter umum dengan mantri kesehatan/ petugas kesehatan masyarakat. Bedanya adalah ketika kita berobat ke dokter umum, kita belum pernah mendengar dokter mengatakan bayar semampunya saja. Tapi coba ketika kita berobat ke mantri kesehatan, biasanya mereka akan mengatakan silakan saja berapa anda memberi.

Dari ilustrasi diatas kita bisa melihat wajar dokter akan memberi tarif yang berbeda dengan seorang mantri karena profesi yang disandangnya tidak didapat dengan mudah. Beda dengan seorang mantri kesehatan / petugas kesehatan masyarakat. Begitu juga halnya dengan broker bersertifikat dan broker “ ilegal “. Broker bersertifikat memiliki fee yang tidak bisa di tawar karena memang untuk mendapatkan sertifikat itu tidak mudah, disamping ada jaminan pelayanan kepada klien yang nyaman dan memuaskan dan, adanya rasa percaya diri yang tinggi karena broker tersebut professional.

“Beda dengan broker ilegal, wajar komisinya ditawar karena posisi mereka lemah. Dari ilustrasi diatas sebagai broker Anda bisa putuskan sendiri, ingin menjadi broker bersertifikasi yang diakui dengan komisi yang pasti, atau tidak,” lanjut Yamanah lagi.

Untuk bisa mendapatkan sertifikat bukan juga suatu hal yang mudah. Menurut Tony Herlambang yang sudah lama memegang sertifikat broker properti ini, bukan juga suatu hal yang sulit. Ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan bagi mereka yang ingin mengajukan uji kompetensi broker properti. Pertama harus sudah memiliki pengalaman sebagai broker properti minimal 1 tahun. Kedua Harus sudah mengikuti training atau pendidikan dasar broker yang diadakan secara resmi bisa oleh franchise yang menaungi mereka. Atau jika mereka tidak berada dalam institusi tersebut bisa mengikuti pendidikan di AREBI ( Asosiasi Real Estat Broker Indonesia ). Ketiga Mengajukan diri untuk di uji secara kompetensinya.

“Jadi jangan anda berfikiran uji kompetensi ini sama dengan ujian semasa anda sekolah,” jelas Tony Herlambang. Ada dua hal yang beda antara ijazah Sarjana dan Sertifikat Kompetensi. Jika ijazah, anda tidak perlu memperpanjang karena itu hanya berupa secarik kertas yang menunjukan bahwa anda pernah lulus dari sebuah institusi pendidikan. Tapi beda dengan sertifikat kompetensi, karena anda mesti memperpanjang jika masa berlakunya sudah habis. Detail persyaratan dan apa saja dokumen yang diperlukan dan berapa biayanya dapat dilihat di http://lspbrokerproperti.com

Prosedurnya lanjut Tony ada dua tahap. Pertama tes tertulis yang tujuanya untuk menguji seberapa mampu anda dalam hal teori yang berhubungan dengan bisnis broker properti. Baru setelah itu anda diminta untuk melakukan uji kompetensi secara individu di hadapan asesor yang telah di tunjuk.

Uji kompetensi bukan ujian nasional seperti di sekolah. Tapi lebih kepada menguji seberapa jauh seseorang menguasai bidang yang menjadi pekerjaanya. Intinya uji kompetensi akan melihat seberapa kompeten anda dalam bidang yang menjadi profesi anda hingga saat ini. Uji kompetensi itu hanya akan dilakukan oleh mereka yang memang secara sadar sudah siap untuk di uji. “Karena jika yang bersangkutan belum siap atau justru tidak siap yang terjadi adalah anda akan gagal dan rugi dua hal pertama waktu, tenaga dan juga materi,” sambung Tony.

Tony Herlambang menyarankan, ketika memang kita sudah siap untuk di uji secara kompetensinya barulah kita mengajukan secara mandiri. “Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia tidak pernah mempersulit peserta uji (Asesi) untuk melakukan uji kompetensi. Karena hingga saat ini tempat atau lokasi yang bisa di gunakan untuk uji kompetensipun cukup banyak,” tawar Tony.

Untuk jangka panjang, banyak keuntungan bagi broker yang memiliki sertifikat kompetensi. Ini tertuang dalam peraturan pemerintah. Ada dua manfaat yang bisa digunakan oleh para broker properti ketika mereka sudah memiliki sertifikat profesi. Pertama sesuai Pasal 1. Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Perusahaan wajib memiliki tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang. (2) Kantor cabang perusahaan wajib memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang. (3) Perusahaan yang bekerjasama melalui sistem waralaba wajib memiliki tenaga ahli dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 2 (dua) orang untuk perusahaan yang merupakan penerima waralaba; atau b. paling sedikit 1 (satu) orang untuk perusahaan yang merupakan penerima waralaba lanjutan.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), wajib membuktikan keahliannya dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan dan menunjukkan dokumen asli bukti Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terakreditasi di Indonesia. “Artinya bahwa sertifikat yang mereka miliki sangat dibutuhkan oleh kantor dimana mereka bekerja,” jelas Yamanah.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kedepan akan lebih ketat dalam pengawasan kepada para broker properti. Sehingga ketika mereka melakukan transaksi dimana broker yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat maka transaksi tersebut di nyatakan sebagai perbuatan yang salah / ilegal dan akan di kenakan sangsi. “Sekalipun saat ini secara teknis belum diberlakukan, tapi kelihatannya pemerintah akan menuju kesana,” sambung Yamanah menjelaskan kenapa sertifikasi broker itu menjadi satu hal yang penting.

Ke depan, guna menjaga propeti bisa menjadi media investasi serta tempat tinggal yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat, broker harus punya sertifikat kompetensi. Bukan saja sekadar pengakuan profesi broker properti semata, tapi juga agar menjaga peristiwa yang tidak diinginkan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi broker properti lokal saja, tapi juga broker properti asing seperti di awal tulisan ini. Sertifikasi kompetensi broker bukan hanya soal pengakuan, tapi menyangkut masa depan industri properti di tanah air.

Kami menghimbau para pelaku bisnis perantara perdagangan properti, baik perorangan maupun yang berbadan hukum dapat melengkapi legalitas usaha Anda dengan membuat SIU-P4 dan mendorong semua pelaku bisnis (SDM) untuk ikut Uji Kompetensi Sertifikasi Broker Properti di LSP Broker Properti Indonesia.

Ditulis oleh : Achmad Soheh

Nara sumber :

Yamanah A.C,SH,MH - Direktur Eksekutif LSP Broker Properti Indonesia

Tony Herlambang, ST., MM - Manager Mutu LSP Broker Properti Indonesia

Perlu Tidaknya Tenaga Kerja Memiliki Sertifikat Kompetensi

Masih banyak masyarakat/konsumen yang mempertanyakan perbedaan tenaga kerja bersertifikat dan tidak, yang keduanya “masih” bisa melakukan transaksi.

Era dewasa ini, bebas perijinan (deregulasi). Sedangkan tenaga kerja profesional harus bersertifikasi. bebas perijinan=tdk terdaftar, sedangkan Sertifikasi=terdaftar (regulasi). Perbedaan rejim ini harus benar2 dimengerti oleh seluruh Kabinet dan masyarat luas.

Tenaga kerja masuk dalam kelompok perdagangan Jasa. Jasa melekat pada kualitas kemampuan manusia dan operasional dengan perusahaan. Regulasi pada manusia dan perusahaan.

Perubahaan rejim utk regulasi jasa sudah digulirkan sejak 1994 dan sudah diterima di dunia internasional.

Intinya: perdagangan barang = deregulasi, perdagangan jasa=regulasi. Mohon ini benar2 dipahami dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pesan dari ibu Yamanah A.C. selaku Direktur Eksekutif LSP Broker Properti Indonesia

http://lspbrokerproperti.com

Saatnya Berbisnis Dengan Taat Peraturan

Pentingnya memiliki SIU P4 dan sertifikasi kompetensi broker properti sebagai prasyarat untuk mendirikan sebuah kantor broker properti.